The Basic Principles Of reformasi intelijen

The Basic Principles Of reformasi intelijen

Blog Article

Kreatif: Dalam pengertian personil Satgas harus kaya akan ide, tidak pernah kehabisan akal dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah

Artinya personil Satgas harus cepat memberikan reaksi terhadap situasi yang berkembang. Intelijen tidak boleh ketinggalan informasi dan harus lebih cepat, tetapi harus akurat dalam memperoleh informasi daripada pihak-pihak lainnya;

You can find state courtroom of to start with occasion in Each individual district and municipalities that deals with civil and prison situations involving Indonesian or international citizens.

This court docket is the upper alternative in settling work related disputes. The other solutions are employment conciliation, arbitration and mediation. This court also functions since the registrant with the settlement reached using the other implies (to give executory power).

Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang lawful dan akuntabel. Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.

Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[12]

Syariah economy alone has been observed and can be found in lots of areas of banking laws, notably Regulation No. 7 12 months 1992 on Banking as amended by Regulation No. 10 Calendar year 1998, which Obviously distinguishes regular banking and syariah banking. One more illustration of syariah legislation application could be the one of a kind status of the Province of Nanggroe Aceh Darussalam. Less than Law No. 11 Yr 2006 on Aceh Govt, it is the klik disini only Province in which governance is founded, between Other people, by Islamic rules. The regulation also expected that syariah legislation be executed in Aceh, which encompasses issues of relatives regulation, civil legislation, legal legislation, court docket, schooling, etc, that can be even further regulated below Qanun Aceh. This law consequently provided for Aceh to obtain a distinctive lawful system within the national authorized program.

Sedangkan Organisasi Papua Merdeka hingga kini masih gencar melakukan perlawanan terhadap Indonesia. Bahkan walaupun 1 Desember 2014 kemarin tidak terlalu terlihat perayaan ulang tahun OPM, namun di berbagai kalangan, bahkan mahasiswa asli daerah tersebut yang menunjukan solidaritas mereka terhadap OPM lewat media sosial.

Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.

(Proclamation of Independence) on August 17, 1945. The intelligence brokers’ talents which were ‘scattered’ Amongst the Japanese armed forces-educated youths in 1943 ended up consolidated right into a strategic intelligence pressure, whose primary mission was to protect the independence from an assault by the Allied forces as well as Dutch who wanted to get back control of Indonesia.

Begitupun lemahnya koordinasi komunitas intelijen dalam mengantisipias potensi ancaman ekonomi utamanya saat ini berupa penyelundupan,

Indonesia ought to do something to assistance Palestine towards the brazen state, Israel. It's not necessarily adequate via political gimmick

Ketidaktegasan dan deferensiasi tugas dan wewenang di antara komunitas intelijen tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang mengarah pada tindakan kekerasan antara sesama lembaga.

Era orde baru meninggalkan legacy intelijen, dengan stigma sebagai alat represif penguasa terhadap kelompok oposisi dan menyebar teror untuk menciptakan rasa takut publik. Kekuasaan orde baru, telah memfasilitasi kewenangan intelijen tanpa batas.